post
Print Friendly, PDF & Email

Suatu kali penulis mendapat cerita dari teman mengenai pemilihan anggota sebuah organisasi keagamaan. Sejatinya organisasi itu terdiri dari unsur-unsur berbagai elemen—khususnya elit—dalam agama tersebut. Anggota organisasi itu dipilih berdasarkan musyawarah dan usul-usul dari anggota tim formateur. Semula, musyawarah untuk menentukan siapa-siapa yang akan mengisi organisasi itu berjalan dengan normal. Maklum yang ikut adalah orang-orang terpilih. Mereka menguasai dalil-dalil agama dan sejarah mengenai tata cara pemilihan menurut agama itu. Sebelum mengajukan nama-nama yang akan mengisi jabatan di organisasi itu, masing-masing pihak memberikan pandangan, baik secara normatif maupun kepentingan strategis organisasi. Berbagai dalil dan contoh yang berkenaan dikemukakan. Nampak sekali bahwa mereka adalah orang-orang yang pandai dan menguasai banyak referensi keagamaan dan ilmu strategi.

Keanehan mulai terjadi ketika usulan nama-nama disebut. Sejumlah nama diterima hampir tanpa perdebatan. Namun, ketika nama orang tertentu yang dianggap mengancam secara strategi jangka pendek disebut muncul reaksi negatif. Bahkan keluar keluar kata, “Dia musuh kita.” Padahal yang disebut musuh itu adalah tokoh terpandang, memiliki pengetahuan agama yang luas, dan sikapnya santun. Hanya saja afiliasi paham keagamaannya tidak sama dengan suara mayoritas. Mungkin kalau yang bersangkutan diterima, organisasi itu akan lebih kuat.

Kenyataan seperti ini sudah mulai marak di negeri ini. Lihat para teroris. Mereka toleran dengan pihak luar tetapi sangat benci kepada sesama yang beda cara pandang keagamaannya. Para secara terang-terangan memproklamirkan permusuhan dan menyerang kelompok yang seagama dengan mereka hanya saja berbeda dalam hal tafsir.

Hal semacam ini juga terjadi dalam konteks hubungan yang lebih massif. Ada kelompok agama yang sangat toleran terhadap pihak lain di luar agamanya. Sikap itu ditunjukkan antara lain dengan menjaga rumah ibadah dan perayaan hari besar agama tersebut. Tentu sikap ini harus dipuji. Hanya, sayangnya ketika ada kelompok lain dalam agamanya yang berbeda dalam hal tertentu, ia menjadi bahan olokan. Bahkan kelompok itu menjadi tidak aman dan nyaman untuk mengekspresikan perbedaan itu.

Ada juga yang sangat konsen dengan perjuangan kelompok keagaaman di luar negeri, tetapi dengan sesamanya di dalam negeri tidak akur. Solidaritas mereka cepat tersentak ketika saudaranya diganggu di luar negeri. Tentu sampai di sini tidak masalah. Masalahnya adalah mereka berebut pengaruh secara kasar di negeri sendiri. Semua lini hendak dikuasainya. Pengelolaan rumah ibadah dan lembaga pendidikan diperebutkan sesamanya. Masing-masing berlomba ingin menerapkan faham keagamaannya di rumah ibadah dan lembaga pendidikan itu.

Ada juga kelompok yang sangat bersemangat membela ideologi dan nilai-nilai luar, yang jika mau jujur, bertentangan dengan ideologi dan budaya bangsa tetapi benci dengan ekspresi nilai-nilai keagamaan dan budaya lokal yang dijamin oleh dasar negara. Sebaliknya, ada kelompok yang menginginkan dan memaksakan menerima satu ideologi keagamaan tertentu untuk seluruh warga negara yang sejak berdirinya memang sudah plural.

Reformasi telah membawa banyak perubahan positif bagi bangsa Indonesia. Namun, eufororia reformasi yang berlebihan telah mencederai faham kebangsaan. Di daerah-daerah tertentu mucul faham dan gerakan daeraihisme atau sukuisme. Di daerah-daerah tersebut muncul kompetisi politik yang menutup peluang bagi orang-orang berkualitas yang berasal dari luar daerah atau suku berbeda. Penutupan peluang itu dilakukan secara halus sampai kasar. Lewat upaya diam-diam maupun terbuka.

Begitu juga dengan partai politik. Ada banyak contoh, sesama anak bangsa saling menyoraki ketika ada anggota partai politik yang bermasalah. Bahkan, mungkin mereka akan senang jika partai itu karam. Sebaliknya, kalau bisa dengan segala cara partai politik akan menutupi dan membela kadernya yang bermasalah. Menyeruaknya beberapa kasus korupsi yang menimpa banyak kader partai akhir-akhir ini menjadi bukti nyatanya. Tidakkah ini aneh? Karena jika tujuan berpolitik adalah untuk kebaikan seluruh bangsa Seharusnya itu menjadi musibah bersama. Maka apapun masalah yang menimpa satu partai politik seharusnya menjadi masalah yang mesti diperbaiki secara bersama.

Semua gerakan-gerakan di atas pelopori oleh para elit. Jika elit sudah seperti itu kepada siapa lagi kita berharap? Maka tidak aneh perilaku ini secara perlahan telah menumbuhsuburkan sikap intoleransi sampai ke akar rumput.

Sikap-sikap di atas itulah yang saya sebut, “tajam keluar tumpul ke dalam.” Sayangnya lagi sebagian mereka yang mengatakan, “Dia musuh kita,” atau mereka yang menolak faham berbeda adalah penganjur faham inklusivitas dan pluralitas. Faham itu hanya tajam kalau menyangkut kepentingan popularitas dan tujuan jangka pendek kelompok sendiri. Namun tumpul atau tidak berlaku ketika berhadapan dengan kelompok yang mungkin mengancam kepentingan dan tujuan mereka.

Oleh karena itu, mendesak kiranya para elit—pada semua level—bangsa ini untuk jujur dan merenungkan kembali hakikat kita beragama dan berbangsa. Faham keagamaan dan kebangsaan tidak hanya tajam untuk kepentingan sendiri tetapi juga harus tajam untuk ketika digunakan untuk melihat pihak lain.

[i] Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pontianak